Breaking News

DANANTARA, PEMUSATAN DANA, DAN TRANSPARANSI: SIAPA YANG MENGAWASI UANG RAKYAT?

D0b462c5 8ae5 4519 91a4 Bfb8284cb157 1
Bagikan
Lihat Tersimpan

WAWANCARA KHUSUS JKTGLOBALINSIGHT

Jurnalis: Sarah Widya
Narasumber: Evert Nunuhitu, Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN)

JKTGLOBALINSIGHT — Rencana pemerintah untuk membangun tata kelola dana secara terpusat kembali menjadi perhatian publik. Salah satu isu yang mengemuka adalah wacana pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pemberitaan mengenai kemungkinan Danantara menjadi lembaga pengelola dana tersebut memunculkan pertanyaan lebih luas: sejauh mana kewenangan Danantara dalam mengelola dana, bagaimana mekanisme pengawasannya, dan apakah transparansi serta akuntabilitasnya telah memadai?

Untuk membahas persoalan tersebut, JKTGLOBALINSIGHT melakukan wawancara khusus dengan Evert Nunuhitu, Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN).

Berikut petikan wawancaranya.

PEMUSATAN DANA DAN PERAN PEMERINTAH

Sarah Widya: Belakangan muncul pemberitaan mengenai rencana pengelolaan dana pesangon secara terpusat mulai Oktober 2027. Bahkan, Danantara sempat disebut-sebut sebagai lembaga yang akan mengelolanya. Bagaimana GRPKN melihat kebijakan ini?

Evert Nunuhitu:
Pertama-tama, kita harus memahami bahwa dana pesangon bukan uang bebas yang dapat diperlakukan sebagai modal investasi pemerintah. Dana tersebut berkaitan langsung dengan hak pekerja yang harus dilindungi.

Kalau pemerintah ingin membangun sistem pencadangan dana pesangon secara terpusat, tentu harus dijelaskan terlebih dahulu dasar kebijakannya, siapa pengelolanya, bagaimana mekanisme penyimpanan dan investasinya, serta bagaimana jaminan bahwa dana tersebut benar-benar tersedia ketika pekerja membutuhkan haknya.

Kami melihat persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang mengelola uang. Ini menyangkut perlindungan hak pekerja, kepercayaan publik, dan tanggung jawab negara.

Sarah Widya: Apakah GRPKN menilai ada kecenderungan pemerintah memusatkan pengelolaan semakin banyak dana pada Danantara?

Evert Nunuhitu:
Ini merupakan pertanyaan yang sah untuk diajukan kepada pemerintah. Kita perlu melihat arah kebijakan secara menyeluruh.

Danantara memiliki posisi strategis dalam pengelolaan investasi dan aset negara. Namun, ketika muncul berbagai gagasan yang mengarah pada pengelolaan dana secara terpusat, publik berhak mengetahui batas kewenangan lembaga tersebut.

Kami tidak sedang menyatakan bahwa seluruh dana negara atau dana masyarakat sudah dikumpulkan di Danantara. Itu harus dibuktikan dengan fakta dan keputusan resmi. Tetapi, apabila arah kebijakannya semakin memperbesar konsentrasi pengelolaan dana pada satu institusi, maka sistem pengawasan harus diperkuat secara sebanding.

Jangan sampai efisiensi dijadikan alasan untuk mengurangi transparansi dan mempersempit ruang pengawasan publik.

Sarah Widya: Mengapa pemusatan pengelolaan dana menjadi persoalan serius?

Evert Nunuhitu:
Karena semakin besar kewenangan dan dana yang dikelola suatu institusi, semakin besar pula risiko tata kelolanya apabila pengawasan tidak memadai.

Pemusatan bisa memberikan efisiensi, tetapi juga dapat menciptakan konsentrasi risiko. Jika terjadi kesalahan investasi, konflik kepentingan, atau kelemahan pengendalian internal, dampaknya bisa meluas.

Karena itu, prinsipnya sederhana: semakin besar kekuasaan finansial, semakin kuat pula kewajiban transparansi dan pertanggungjawabannya.

Cd1d6646 E23b 46b5 8fe9 049aa7cf0a50
Evert Nunuhitu – Ketua Umum GRPKN

TRANSPARANSI DAN STATUS AUDIT DANANTARA

Sarah Widya: Salah satu kritik yang berkembang adalah mengenai transparansi laporan keuangan Danantara. Apakah GRPKN mempersoalkan aspek audit lembaga tersebut?

Evert Nunuhitu:
Kami ingin meluruskan persoalan ini secara objektif. Jangan sampai publik menerima informasi yang tidak lengkap.

Berdasarkan informasi resmi, laporan keuangan konsolidasian Danantara tahun 2025 disampaikan dalam status unaudited pada Juli 2026. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan dimulainya pemeriksaan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada September 2026.

Artinya, tidak tepat apabila kita menyatakan Danantara sama sekali tidak diaudit. Proses pemeriksaan oleh BPK telah dimulai.

Namun, dimulainya audit tidak sama dengan audit yang telah selesai. Publik masih perlu mengetahui hasil pemeriksaan, kesimpulan, temuan material apabila ada, serta tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa.

Bagi kami, pertanyaan pentingnya adalah: kapan hasil pemeriksaan dapat diketahui publik dan sejauh mana masyarakat bisa mengakses informasi pertanggungjawaban pengelolaan dana dan aset tersebut?

Sarah Widya: Jadi, apakah GRPKN meminta laporan keuangan Danantara dibuka kepada publik?

Evert Nunuhitu:
Ya, kami mendorong keterbukaan yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Danantara mengelola kepentingan ekonomi dan aset yang berkaitan dengan negara. Oleh sebab itu, publik perlu mendapatkan informasi yang cukup untuk menilai apakah pengelolaannya berjalan secara profesional, efisien, dan bertanggung jawab.

Kami memahami bahwa terdapat karakteristik hukum dan kelembagaan khusus pada Danantara. Tetapi, karakteristik khusus tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk mengurangi prinsip akuntabilitas.

Justru karena lembaga ini memiliki posisi strategis, standar transparansi dan pengawasannya harus kuat.

Sarah Widya: Apakah audit BPK saja sudah cukup?

Evert Nunuhitu:
Audit merupakan instrumen penting, tetapi tata kelola yang baik tidak boleh hanya bergantung pada audit setelah kegiatan berlangsung.

Harus ada pengawasan internal yang kuat, manajemen risiko, pengendalian konflik kepentingan, keterbukaan informasi, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada lembaga negara yang berwenang.

Kita juga perlu membedakan audit laporan keuangan, audit kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Masing-masing memiliki ruang lingkup dan tujuan yang berbeda.

Jadi, jangan hanya bertanya apakah sudah diaudit. Kita juga harus bertanya: apa yang diperiksa, siapa yang memeriksa, apa hasilnya, dan apakah rekomendasinya dilaksanakan?

DANA PESANGON: HAK PEKERJA ATAU SUMBER INVESTASI?

Sarah Widya: Kembali pada dana pesangon. Apa risiko terbesar jika pengelolaannya dilakukan secara terpusat?

Evert Nunuhitu:
Risiko terbesarnya adalah apabila dana yang seharusnya menjamin hak pekerja justru mengalami masalah likuiditas, salah kelola, atau risiko investasi.

Dana pesangon memiliki karakteristik yang berbeda dengan dana investasi biasa. Dana tersebut harus tersedia ketika kewajiban kepada pekerja jatuh tempo.

Karena itu, pemerintah harus menjelaskan apakah dana tersebut akan disimpan, diinvestasikan, atau dikelola melalui mekanisme lain. Harus ada batasan risiko investasi, jaminan kecukupan dana, dan perlindungan hukum bagi pekerja.

Jangan sampai pekerja sudah bertahun-tahun bekerja, tetapi ketika hak pesangonnya harus dibayarkan, muncul persoalan karena dana yang dicadangkan tidak tersedia.

Sarah Widya: Apakah GRPKN menolak keterlibatan Danantara dalam pengelolaan dana pesangon?

Evert Nunuhitu:
Kami tidak ingin mendahului keputusan pemerintah. Bahkan, Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan klarifikasi bahwa sampai 15 November 2026 belum ada lembaga yang ditetapkan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.

Karena itu, kami tidak ingin membangun kesimpulan berdasarkan pemberitaan awal yang kemudian diklarifikasi.

Namun, jika nantinya pemerintah mempertimbangkan Danantara atau lembaga lain sebagai pengelola, persyaratannya harus jelas. Harus ada dasar hukum, pemisahan dana, perlindungan kepentingan pekerja, mekanisme pengawasan, dan kewajiban pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hak pekerja tidak boleh menjadi eksperimen kebijakan.

GRPKN: JANGAN SAMPAI KEKUASAAN FINANSIAL TANPA PENGAWASAN

Sarah Widya: Dalam perspektif GRPKN, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah sebelum memperluas kewenangan pengelolaan dana secara terpusat?

Evert Nunuhitu:
Ada beberapa hal yang harus dipenuhi.   Pertama, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka tujuan pembentukan dan perluasan kewenangan lembaga pengelola dana.   Kedua, harus ada batas kewenangan yang tegas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih antara fungsi pemerintah sebagai regulator, pemilik aset, dan pengelola investasi.

Ketiga, sistem audit dan pengawasan harus independen serta memiliki akses yang memadai terhadap informasi keuangan.   Keempat, harus ada mekanisme pelaporan yang dapat dipahami publik, termasuk mengenai sumber dana, penggunaan dana, hasil investasi, risiko, dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Kelima, setiap kebijakan yang menyangkut dana masyarakat dan hak pekerja harus melibatkan pemangku kepentingan terkait.   Kami ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Sarah Widya: Apakah GRPKN melihat potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan dana oleh lembaga yang juga memiliki kewenangan investasi?

Evert Nunuhitu:
Potensi konflik kepentingan harus diantisipasi sejak awal, bukan menunggu sampai terjadi persoalan.

Ketika satu lembaga memiliki peran besar dalam pengelolaan aset dan investasi, perlu ada pemisahan fungsi, aturan transaksi afiliasi, keterbukaan penerima manfaat, serta pengawasan terhadap keputusan investasi.

Kita tidak boleh langsung menuduh adanya penyimpangan tanpa bukti. Tetapi, negara juga tidak boleh menunggu sampai muncul kerugian baru kemudian membangun sistem pengawasan.

Prinsip pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan setelah masalah terjadi.

PESAN UNTUK PRESIDEN DAN PEMERINTAH

Sarah Widya: Apa pesan GRPKN kepada Presiden Prabowo dan pemerintah terkait persoalan ini?

Evert Nunuhitu:
Kami memahami bahwa pemerintah membutuhkan instrumen yang kuat untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Danantara dapat menjadi salah satu instrumen strategis apabila dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

Namun, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya aset yang dikelola atau besarnya dana yang dihimpun. Keberhasilan juga harus diukur dari transparansi, manfaat ekonomi, perlindungan hak masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada negara.

Presiden harus memastikan bahwa setiap lembaga yang memperoleh kewenangan besar tetap berada dalam sistem pengawasan yang kuat.

Jangan sampai semangat membangun ekonomi nasional justru melahirkan konsentrasi kekuasaan finansial yang sulit diawasi.

Sarah Widya: Terakhir, apa sikap GRPKN sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam pengawasan keuangan negara?

Evert Nunuhitu:
GRPKN memandang pengawasan publik sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam menjaga keuangan negara.

Kami tidak menempatkan diri sebagai pihak yang sudah menyimpulkan adanya pelanggaran. Kami ingin mendorong keterbukaan informasi, meminta penjelasan atas kebijakan, dan memastikan bahwa setiap pengelolaan dana yang berkaitan dengan kepentingan publik memiliki dasar hukum serta pertanggungjawaban yang jelas.

Kami ingin mengingatkan bahwa uang dan aset negara bukan milik kelompok, bukan milik penguasa, dan bukan milik lembaga tertentu. Semuanya harus dikelola untuk kepentingan rakyat.

Danantara boleh menjadi instrumen strategis pembangunan nasional. Tetapi transparansi, audit, dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi batas yang tidak boleh dilampaui.

CATATAN REDAKSI JKTGLOBALINSIGHT
Persoalan Danantara dan Dana Cadangan Pesangon memperlihatkan pentingnya kehati-hatian dalam merancang kebijakan pengelolaan dana secara terpusat.      Kementerian Ketenagakerjaan telah mengklarifikasi bahwa hingga 15 November 2026 belum ada lembaga yang ditetapkan sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Dengan demikian, penyebutan Danantara sebagai pengelola belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi pemerintah.
Di sisi lain, BPK telah memulai pemeriksaan atas laporan keuangan konsolidasian Danantara tahun 2025 yang sebelumnya disampaikan dalam status unaudited. Karena itu, perhatian publik selanjutnya perlu diarahkan pada hasil pemeriksaan dan keterbukaan pertanggungjawaban lembaga tersebut.    Pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah bukan semata-mata siapa yang akan mengelola dana, melainkan bagaimana memastikan dana itu aman, hak masyarakat terlindungi, dan kekuasaan finansial tetap dapat diawasi.
JKTGLOBALINSIGHT — Transparansi bukan hambatan pembangunan. Transparansi adalah fondasi kepercayaan publik.
Penulis

admin@jakartainsight

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *