RP50 MILIAR DISELAMATKAN, PENEGAKAN HUKUM JANGAN BERHENTI PADA PENANGKAPAN
JKTGLOBALINSIGHT – Pengungkapan 59 perkara tindak pidana di sektor minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batu bara (minerba) oleh Polda Jawa Tengah menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sumber daya alam dan subsidi energi.
Dalam operasi sepanjang Oktober hingga November 2026, Polda Jawa Tengah mengamankan 79 tersangka dan memperkirakan nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp50,07 miliar.
Pengungkapan tersebut mencakup tujuh perkara pertambangan ilegal, 46 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, dan enam perkara penyalahgunaan gas bersubsidi.
Barang bukti yang diamankan juga tidak sedikit. Polisi menyita 67 kendaraan roda empat dan enam, 10 unit ekskavator, 59.359 liter solar bersubsidi, 3.860 liter Pertalite bersubsidi, serta 1.163 tabung LPG.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyampaikan bahwa nilai kekayaan negara yang diselamatkan dari keseluruhan pengungkapan diperkirakan mencapai Rp50.078.766.928.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya potensi persoalan hukum di sektor energi dan pertambangan. Namun, dari perspektif hukum, pekerjaan aparat belum selesai hanya dengan mengungkap perkara dan mengamankan tersangka.
Tahap pembuktian, penelusuran aliran keuntungan, pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat, serta pemulihan aset menjadi bagian penting yang harus dipastikan.
Penyalahgunaan BBM Subsidi Bukan Sekadar Pelanggaran Distribusi
Dalam perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, dasar hukum utama yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal 55 UU Migas mengatur larangan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Ketentuan tersebut juga mencakup bahan bakar gas dan LPG bersubsidi setelah perubahan melalui rezim Cipta Kerja.
Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut berupa penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Artinya, praktik pengalihan BBM subsidi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga bukan sekadar persoalan administrasi distribusi. Apabila unsur tindak pidananya terbukti, perbuatan tersebut dapat masuk dalam ranah pidana migas.
Dalam perkara Jawa Tengah, penyidik perlu membuktikan secara terperinci bagaimana BBM diperoleh, siapa yang mengatur pembelian, bagaimana proses pengangkutan dan penyimpanan dilakukan, serta siapa pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
Pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya BBM bersubsidi dalam jumlah besar. Harus ada hubungan antara perbuatan para tersangka dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.
Tambang Ilegal dan Ancaman Pidana Minerba
Pada sektor pertambangan, tujuh perkara yang diungkap berkaitan dengan aktivitas penambangan batu dan pasir tanpa izin.
Penindakan dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal. Polisi mengamankan sejumlah truk dan 10 ekskavator sebagai barang bukti.
Secara hukum, kegiatan pertambangan tanpa izin dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Ketentuan ini menjadi instrumen hukum untuk menindak aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa perizinan yang diwajibkan.
Dalam proses penyidikan, aparat perlu memastikan lokasi kegiatan, status perizinan, pihak yang menguasai atau menjalankan operasi, asal material tambang, serta hubungan antara pemilik alat berat dan aktivitas penambangan.
Penelusuran tersebut penting karena kegiatan pertambangan dapat melibatkan lebih dari satu pihak, mulai dari pemilik lahan, pemilik alat berat, operator, pengangkut, hingga pihak yang membeli hasil tambang.
Apabila ditemukan keterlibatan pihak lain, penyidikan perlu menelusuri peran masing-masing berdasarkan alat bukti. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pekerja lapangan, tetapi juga dapat menjangkau pihak yang terbukti mengendalikan atau memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut.
Rp50 Miliar Diselamatkan, Bagaimana Status Hukumnya?
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah angka Rp50,07 miliar yang disebut sebagai nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan.
Dalam perspektif hukum dan keuangan negara, istilah penyelamatan kekayaan negara perlu dibedakan dari kerugian negara yang telah ditetapkan melalui mekanisme pemeriksaan atau putusan pengadilan.
Nilai tersebut merupakan estimasi yang disampaikan kepolisian berdasarkan pengungkapan perkara. Karena itu, angka tersebut tidak otomatis dapat disebut sebagai kerugian negara yang telah berkekuatan hukum atau jumlah uang yang sudah dikembalikan ke kas negara.
Pembedaan ini penting untuk menjaga ketepatan informasi sekaligus menghindari kesimpulan hukum yang mendahului proses pembuktian.
Penyidik perlu menjelaskan dasar perhitungan nilai tersebut, termasuk komponen yang dihitung, apakah berasal dari potensi penyalahgunaan subsidi, nilai material tambang, potensi penerimaan negara yang tidak diperoleh, atau nilai ekonomi lainnya.
Jika terdapat dugaan kerugian pada penerimaan negara, diperlukan penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai karakter perkara dan kewenangan lembaga terkait.
Dengan demikian, publik dapat mengetahui secara jelas perbedaan antara nilai barang bukti, potensi kerugian, nilai keuntungan yang diduga diperoleh pelaku, dan nilai aset yang benar-benar berhasil dipulihkan.
Pertanggungjawaban Tidak Selalu Berhenti pada Pelaku Lapangan
Perkara migas dan minerba juga perlu dilihat dari kemungkinan adanya keterlibatan badan usaha atau pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas ilegal.
Dalam UU Migas, Pasal 56 membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan usaha.
Karena itu, penyidik perlu menelusuri apakah kegiatan penyalahgunaan BBM atau LPG bersubsidi dilakukan secara individual atau menggunakan struktur usaha tertentu.
Hal serupa perlu diperhatikan dalam perkara pertambangan. Apabila kegiatan ilegal melibatkan perusahaan, pengendali usaha, pemilik alat berat, atau jaringan distribusi, penyidik perlu menguji peran dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pendekatan ini penting agar penegakan hukum tidak hanya menjangkau operator atau pekerja lapangan, sementara pihak yang mengendalikan kegiatan dan menikmati keuntungan justru tidak tersentuh.
Namun, pertanggungjawaban pidana setiap orang maupun badan usaha tetap harus dibuktikan berdasarkan unsur hukum dan alat bukti yang sah.
Penyitaan Alat Berat dan Kendaraan Harus Memiliki Kepastian Hukum
Penyitaan 10 ekskavator, kendaraan pengangkut, BBM, dan tabung LPG menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.
Namun, penyitaan tidak serta-merta berarti seluruh barang tersebut otomatis menjadi milik negara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur penyitaan sebagai tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan benda di bawah penguasaannya demi kepentingan pembuktian. Pelaksanaannya harus mengikuti persyaratan dan prosedur hukum acara pidana.
Status akhir barang sitaan harus ditentukan berdasarkan proses hukum. Barang dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak, dimusnahkan, atau dirampas untuk negara sesuai ketentuan dan putusan yang berlaku.
Oleh sebab itu, aparat harus memastikan legalitas penyitaan, hubungan barang dengan tindak pidana, kepemilikan aset, serta dasar hukum untuk menuntut perampasan apabila memang memenuhi persyaratan.
Kepastian prosedur ini bukan hanya melindungi hak pihak yang berperkara, tetapi juga menjaga agar hasil penegakan hukum tidak menimbulkan persoalan hukum baru.
Perlu Pendekatan Multi-Door: Migas, Minerba, Lingkungan, dan Keuangan Negara
Penanganan perkara pertambangan ilegal tidak selalu cukup menggunakan satu pendekatan hukum.
Jika ditemukan aktivitas yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, penggunaan kawasan hutan tanpa hak, atau pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang, penyidik perlu menguji kemungkinan penerapan ketentuan hukum lain yang relevan.
Demikian pula apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi atau kerugian keuangan negara yang memenuhi unsur undang-undang pemberantasan korupsi, penanganannya dapat dikembangkan sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
Namun, tidak setiap tambang ilegal otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Tidak setiap penyalahgunaan BBM bersubsidi juga otomatis dapat dikategorikan sebagai korupsi.
Penerapan UU Tipikor memerlukan pembuktian unsur-unsur tersendiri, termasuk unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, serta unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sesuai pasal yang diterapkan.
Pemisahan ini penting agar penegakan hukum tidak mencampuradukkan tindak pidana sektoral dengan tindak pidana korupsi tanpa dasar pembuktian yang memadai.
Pengawasan Distribusi dan Perizinan Tidak Boleh Diabaikan
Pengungkapan 59 perkara juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan tata kelola perizinan pertambangan.
Dalam kasus BBM, pengawasan perlu diperkuat mulai dari alokasi, penyaluran, transaksi di tingkat penyalur, hingga penggunaan oleh konsumen yang berhak.
Sementara pada sektor pertambangan, pengawasan perlu mencakup kepastian perizinan, lokasi kegiatan, produksi, pengangkutan, penjualan, serta kewajiban lingkungan dan penerimaan negara.
Penindakan terhadap pelaku memang penting. Namun, pencegahan melalui pengawasan yang konsisten juga diperlukan untuk memutus mata rantai praktik ilegal.
Jika penyimpangan terus berulang, evaluasi tidak cukup diarahkan kepada pelaku di lapangan. Sistem pengawasan, mekanisme distribusi, dan efektivitas pengendalian perizinan juga perlu diperiksa.
Penegakan Hukum Harus Berujung pada Pemulihan Aset
Pengungkapan Polda Jawa Tengah menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum di sektor migas dan minerba.
Tetapi keberhasilan penegakan hukum tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap, tersangka yang diamankan, atau barang bukti yang dipamerkan.
Ukuran yang lebih substansial adalah apakah seluruh perkara dapat dibuktikan secara sah, apakah pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban, apakah keuntungan ilegal dapat ditelusuri, dan apakah aset yang terkait tindak pidana dapat dipulihkan sesuai hukum.
Negara memiliki kepentingan untuk melindungi subsidi energi agar tepat sasaran, menjaga sumber daya alam, serta memastikan kegiatan pertambangan memberikan manfaat bagi masyarakat dan penerimaan negara.
Karena itu, publik perlu mengikuti kelanjutan 59 perkara tersebut hingga tahap penuntutan dan putusan pengadilan.
Sebab, penegakan hukum yang efektif bukan hanya berhasil menangkap pelaku, tetapi juga mampu memutus jaringan penyimpangan, memulihkan aset yang terbukti terkait tindak pidana, dan memastikan kekayaan negara tidak kembali menjadi sasaran praktik ilegal. https://jakartaglobalinsight.com – Richard
Tinggalkan Balasan