JKTGLOBALINSIGHT – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden bukan sekadar peristiwa politik yang mengakhiri satu kontroversi.
Peristiwa ini membuka babak baru dalam perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto sekaligus menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah momentum perubahan tersebut akan digunakan untuk memperkuat demokrasi dan supremasi hukum, atau justru menjadi awal konsolidasi kekuasaan yang semakin terpusat?
Pertanyaan itu penting karena persoalan yang berkembang di sekitar pengunduran diri Gibran tidak berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat isu persyaratan jabatan publik, pertanggungjawaban politik, hubungan kekuasaan antara pemerintahan sekarang dan pemerintahan sebelumnya, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Presiden Prabowo telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026. Pada hari yang sama, Gibran juga menyampaikan surat tersebut kepada pimpinan MPR. MPR kemudian menyatakan akan menindaklanjuti proses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, perhatian publik semestinya tidak berhenti pada siapa yang akan menggantikan Gibran. Ada persoalan yang lebih besar: bagaimana negara memastikan bahwa setiap jabatan publik, tanpa terkecuali, tunduk pada hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang sama?
Pengunduran diri bukan penghapus pertanyaan sejarah
Dalam surat pengunduran dirinya, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri. Keputusan tersebut merupakan perkembangan politik dan ketatanegaraan yang harus diproses melalui mekanisme resmi.
Namun, pengunduran diri seseorang dari jabatan publik tidak dengan sendirinya menghapus seluruh pertanyaan mengenai proses yang mengantarkannya ke jabatan tersebut.
Publik tetap berhak memperoleh penjelasan yang terang mengenai persoalan persyaratan pencalonan, proses administrasi, keputusan lembaga negara, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan.
Prinsip ini juga berlaku bagi siapa pun yang pernah atau sedang memegang kekuasaan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena hubungan keluarga, kedekatan politik, kekuatan ekonomi, ataupun posisi dalam lingkaran pemerintahan.
Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, pemeriksaannya harus dilakukan berdasarkan bukti, kewenangan lembaga, dan prosedur yang berlaku. Jika tidak terbukti, hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum juga harus dihormati.
Dengan cara demikian, persoalan politik tidak berubah menjadi penghakiman massa, tetapi juga tidak berakhir sebagai kompromi elite yang menutup ruang pencarian kebenaran.
Oligarki: persoalan struktur, bukan sekadar nama dan kelompok
Istilah oligarki semakin sering muncul dalam perdebatan politik Indonesia. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika sumber daya ekonomi dan pengaruh politik terkonsentrasi pada kelompok terbatas, sehingga akses terhadap kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan berpotensi lebih banyak dipengaruhi kepentingan tertentu.
Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai oligarki perlu diarahkan pada persoalan yang konkret: konflik kepentingan, pembiayaan politik yang tidak transparan, praktik korupsi, monopoli ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, serta hubungan yang tidak sehat antara kekuatan modal dan kekuasaan negara.
Akan tetapi, kritik terhadap oligarki tidak boleh berubah menjadi pelabelan sembarangan terhadap seseorang atau kelompok yang berbeda pandangan politik.
Tidak setiap pengusaha yang dekat dengan pemerintah adalah bagian dari oligarki. Tidak setiap pejabat yang berbeda sikap dengan Presiden merupakan penghalang pemerintahan. Dan tidak setiap kritik terhadap kebijakan negara dapat ditafsirkan sebagai upaya melemahkan kedaulatan.
Negara hukum membutuhkan ukuran yang jelas. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan ditentukan berdasarkan daftar musuh politik.
Karena itu, jika pemerintahan Prabowo ingin memperkuat agenda pemberantasan oligarki, sasaran utamanya harus berupa praktik dan struktur yang melanggar hukum, bukan orang-orang yang sekadar dianggap tidak sejalan dengan kekuasaan.
Prabowo menghadapi ujian konsolidasi kekuasaan
Pengunduran diri Gibran membawa konsekuensi politik terhadap konfigurasi hubungan antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo. Sejumlah pengamat melihat perkembangan tersebut dalam konteks perubahan hubungan politik kedua tokoh, meskipun pernyataan publik dari masing-masing pihak menunjukkan dukungan terhadap keberlanjutan pemerintahan.
Situasi ini menempatkan Prabowo pada posisi yang membutuhkan kehati-hatian. Konsolidasi pemerintahan memang diperlukan agar program negara dapat berjalan. Namun, konsolidasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghilangkan seluruh pusat pengawasan dan kritik.
Demokrasi tidak mensyaratkan semua pihak harus sepakat dengan Presiden. Justru keberadaan oposisi, pers yang bebas, masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan lembaga pengawas merupakan bagian dari mekanisme untuk menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa koreksi.
Dukungan masyarakat sipil terhadap agenda pemerintah dapat menjadi kekuatan positif, terutama ketika diarahkan pada pemberantasan korupsi, pembenahan birokrasi, reformasi penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Tetapi dukungan itu harus tetap disertai sikap kritis. Masyarakat sipil bukan alat legitimasi pemerintah. Ia memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pemerintah, termasuk ketika kebijakan yang diambil justru berpotensi menyimpang dari prinsip demokrasi.
Di sinilah letak ujian kepemimpinan Prabowo: membangun pemerintahan yang kuat tanpa menjadikan kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak boleh dikritik.
Reformasi Polri dan lembaga negara harus berbasis hukum
Salah satu persoalan yang tidak boleh diabaikan adalah kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, termasuk dugaan penyadapan ilegal atau tindakan yang melanggar hak warga negara, harus diperiksa secara transparan dan profesional. Penanganannya tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan apabila bukti menunjukkan adanya pihak lain yang terlibat.
Namun, pemeriksaan tersebut harus berlangsung berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang sah. Reformasi institusi tidak boleh dijadikan alasan untuk membersihkan aparat berdasarkan loyalitas politik.
Polri yang dipercaya masyarakat adalah institusi yang bekerja untuk melindungi seluruh warga negara, bukan hanya kelompok yang sedang memegang kekuasaan. Demikian pula TNI harus tetap menjalankan tugas sesuai konstitusi dan ketentuan perundang-undangan, bukan ditempatkan sebagai instrumen penyelesaian perselisihan politik.
Prinsip yang sama berlaku bagi kejaksaan, pengadilan, lembaga antikorupsi, dan seluruh institusi negara. Independensi, profesionalisme, serta akuntabilitas harus menjadi dasar pembenahan.
Melawan otokrasi tidak boleh melahirkan otokrasi baru
Di tengah semangat melawan oligarki, muncul pula seruan agar seluruh jaringan yang dianggap menjadi bagian dari kekuatan oligarkis ditumpas sampai ke akar. Seruan semacam ini perlu dibaca secara kritis.
Apabila yang dimaksud adalah penindakan terhadap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi hukum, dan praktik ekonomi ilegal, maka tindakan negara harus dilakukan melalui penyelidikan, pembuktian, pengadilan, serta mekanisme hukum yang dapat diawasi publik.
Namun, apabila istilah “ditumpas” digunakan untuk membenarkan penindasan terhadap kelompok yang berbeda pandangan, membungkam kritik, atau menyingkirkan lawan politik tanpa proses hukum, maka semangat tersebut justru berisiko bertentangan dengan tujuan awalnya.
Demokrasi tidak boleh mempertukarkan kebebasan warga dengan janji stabilitas yang tidak memiliki batas pengawasan.
Sejarah Indonesia memberikan pelajaran bahwa konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar, lemahnya kontrol publik, dan penggunaan aparat untuk kepentingan politik dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, setiap agenda perubahan harus memastikan adanya pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak warga negara.
Presiden yang kuat bukanlah Presiden yang bebas dari kritik. Kekuatan pemerintahan justru terlihat ketika lembaga negara mampu bekerja berdasarkan hukum, menerima koreksi, dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat.
Masyarakat sipil harus berdiri sebagai pengawas, bukan sekadar pendukung
Momentum politik ini juga menjadi kesempatan bagi organisasi masyarakat, tokoh agama, akademisi, pers, mahasiswa, dan kalangan profesional untuk memperkuat konsolidasi masyarakat sipil.
Namun, konsolidasi tersebut seharusnya tidak dibangun sebagai barisan pendukung kekuasaan yang kehilangan daya kritis. Masyarakat sipil perlu memiliki agenda bersama yang lebih mendasar: penegakan hukum tanpa diskriminasi, pemberantasan korupsi, transparansi kebijakan, reformasi lembaga negara, serta perlindungan kebebasan berpendapat.
Mereka dapat mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan publik, sekaligus mengingatkan Presiden ketika terdapat keputusan yang berpotensi menyimpang.
Hubungan masyarakat sipil dan pemerintah seharusnya bersifat konstruktif, tetapi tidak subordinatif. Pemerintah membutuhkan dukungan publik, sementara masyarakat membutuhkan pemerintah yang dapat diawasi. Keduanya tidak boleh saling meniadakan.
Persimpangan sejarah pemerintahan Prabowo
Pengunduran diri Gibran mungkin menjadi salah satu peristiwa politik yang akan dicatat dalam perjalanan pemerintahan 2024–2029. Namun, makna sejarahnya tidak hanya ditentukan oleh siapa yang mengisi kursi Wakil Presiden berikutnya.
Makna yang lebih besar akan terlihat dari bagaimana negara menyelesaikan persoalan yang muncul: apakah hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, apakah dugaan penyalahgunaan kekuasaan diperiksa secara terbuka, apakah lembaga negara diperkuat, dan apakah kebebasan masyarakat tetap terlindungi.
Prabowo memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan pemerintahan. Pada saat yang sama, kekuasaan Presiden juga harus berada dalam pengawasan konstitusi, parlemen, lembaga peradilan, pers, dan masyarakat.
Melawan oligarki tidak cukup dengan mengganti orang atau mengubah konfigurasi politik. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang mencegah kekuasaan ekonomi dan politik terkonsentrasi tanpa pengawasan.
Pada akhirnya, Indonesia tidak membutuhkan pergantian satu lingkaran kekuasaan dengan lingkaran kekuasaan yang lain. Indonesia membutuhkan tata kelola yang memastikan tidak ada individu, keluarga, kelompok bisnis, partai politik, maupun institusi yang berada di atas hukum.
Prabowo kini berada pada persimpangan sejarah: momentum ini dapat digunakan untuk memperkuat supremasi hukum dan demokrasi, tetapi hanya jika upaya menghadapi oligarki tidak mengorbankan kebebasan dan prinsip negara hukum.
Sebab, oligarki tidak boleh menjadi alasan untuk membangun otokrasi baru. Dan stabilitas negara tidak boleh dibayar dengan hilangnya hak rakyat untuk mengawasi kekuasaan. https://jakartaglobalinsight.com – Kang ODEN
Tinggalkan Balasan