jakartaglobalinsight.com — Ketahanan pangan selama ini identik dengan kebijakan pertanian, produksi beras, ketersediaan pupuk, irigasi, hingga distribusi pangan. Namun, persoalan pangan juga memiliki dimensi sosial yang lebih luas.
Pengangguran, rendahnya keterampilan masyarakat usia produktif, kemiskinan, hingga persoalan lingkungan dapat menjadi bagian dari mata rantai yang memengaruhi stabilitas sosial.
Dalam konteks itulah program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas Suyudi Ario Seto menarik untuk dilihat kembali.
Program tersebut lahir ketika Suyudi memimpin Polda Banten. Awalnya, Poliran diarahkan untuk membantu masyarakat usia produktif memperoleh keterampilan dan kesempatan ekonomi. Dalam perkembangannya, program ini juga menyentuh sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pengelolaan lingkungan.
Kini, setelah Suyudi dipercaya menjadi Kapolri, gagasan tersebut menghadapi ruang dan tantangan yang lebih besar.
Bukan Sekadar Program Mengurangi Pengangguran
Poliran berangkat dari sebuah pemikiran sederhana: persoalan pengangguran tidak selalu berhenti pada persoalan ekonomi.
Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan keterampilan berpotensi menghadapi persoalan sosial yang lebih kompleks. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat.
Melalui Balai Poliran, masyarakat mendapatkan berbagai pelatihan, mulai dari kewirausahaan, pengolahan limbah, perikanan, peternakan hingga hidroponik.
Pendekatan tersebut memperlihatkan perubahan perspektif dalam melihat tugas kepolisian.
Polisi tidak hanya hadir ketika gangguan keamanan terjadi. Kepolisian juga dapat berperan dalam membangun ketahanan sosial melalui program pemberdayaan masyarakat.
Ketahanan Pangan Menjadi Bagian Penting
Dalam perkembangannya, Poliran memiliki irisan yang kuat dengan agenda ketahanan pangan.
Pertanian, peternakan dan perikanan menjadi salah satu sektor yang dikembangkan. Demikian pula pemanfaatan limbah organik menjadi kompos dan produk lain yang memiliki nilai ekonomi.
Di sejumlah daerah, pendekatan teknologi juga digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian.
Pemanfaatan panel surya untuk sistem pengairan, pengembangan lahan pertanian dengan karakteristik khusus serta teknologi penyediaan air merupakan contoh bahwa persoalan pangan tidak semata-mata berkaitan dengan luas lahan.
Ada persoalan teknologi, ketersediaan air, pupuk, sumber daya manusia, pengolahan pascapanen dan pemasaran yang harus diselesaikan secara bersamaan.
Karena itu, ketahanan pangan membutuhkan ekosistem.
Dari Produksi hingga Penyimpanan
Peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan juga tidak berhenti pada kegiatan produksi.
Pembangunan gudang ketahanan pangan menjadi bagian lain dari upaya tersebut. Sebanyak 18 gudang di 12 provinsi disebut telah selesai dibangun dengan kapasitas total sekitar 18.000 ton.
Infrastruktur penyimpanan memiliki arti penting dalam rantai pasok pangan.
Produksi yang tinggi tidak otomatis menjamin kesejahteraan petani jika tidak diikuti kemampuan menyimpan, mengolah dan mendistribusikan hasil produksi secara efektif.
Karena itu, keberadaan gudang perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: bagaimana hasil produksi masyarakat dapat terserap dan memiliki nilai ekonomi.
Tantangan Ketika Program Diperluas
Persoalan terbesar Poliran ke depan bukan lagi bagaimana membuat program, melainkan bagaimana memastikan keberlanjutannya.
Program pemberdayaan masyarakat sering kali menghadapi persoalan klasik: pelatihan berjalan, tetapi tidak selalu berlanjut menjadi kegiatan ekonomi yang mandiri.
Karena itu, keberhasilan Poliran seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan atau jumlah fasilitas yang dibangun.
Indikator yang lebih substantif adalah berapa banyak masyarakat yang berhasil mendapatkan pekerjaan, berapa banyak usaha produktif yang tumbuh, seberapa besar produksi pangan meningkat, dan apakah pendapatan masyarakat mengalami perubahan.
Jika indikator tersebut dapat diwujudkan, Poliran berpotensi menjadi lebih dari sekadar program kepolisian. Ia dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis kolaborasi.
Menunggu Pembuktian di Tingkat Nasional
Posisi Suyudi sebagai Kapolri membuat gagasan tersebut memperoleh konteks baru.
Program yang sebelumnya dikembangkan dalam lingkup daerah kini berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih kompleks di tingkat nasional.
Indonesia memiliki karakter wilayah, potensi pertanian, kondisi sosial dan persoalan ketenagakerjaan yang berbeda-beda. Karena itu, pendekatan yang berhasil di satu daerah belum tentu dapat diterapkan begitu saja di daerah lain.
Diperlukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha hingga kelompok masyarakat.
Di sinilah konsep Poliran akan diuji. Apakah ia mampu berkembang dari program pemberdayaan yang bersifat lokal menjadi bagian dari ekosistem kebijakan nasional?
Polri dan Paradigma Pencegahan
Pada akhirnya, Poliran membawa satu pertanyaan yang lebih besar mengenai masa depan peran kepolisian.
Penegakan hukum tetap menjadi tugas utama Polri. Namun, pencegahan persoalan sosial yang berpotensi memengaruhi keamanan juga tidak kalah penting.
Ketahanan pangan, lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan dengan stabilitas sosial.
Jika masyarakat memiliki pekerjaan, keterampilan dan sumber penghidupan yang berkelanjutan, potensi munculnya berbagai persoalan sosial dapat ditekan.
Karena itu, Poliran dapat dibaca sebagai upaya memperluas pendekatan preventif kepolisian.
Tantangannya kini adalah memastikan gagasan tersebut tidak berhenti sebagai program atau slogan.
Jika mampu menghasilkan masyarakat yang lebih produktif, meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ekonomi lokal, Poliran bukan hanya berbicara tentang polisi dan pengangguran. Program ini dapat menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan sosial dan ketahanan pangan nasional.
Jakartaglobalinsight – Jhon Richard
Tinggalkan Balasan