Diplomasi ekonomi Indonesia memasuki ujian penting. Di tengah persaingan negara-negara adidaya, pemerintah berupaya mengamankan perdagangan, investasi, rantai pasok, dan teknologi. Tantangannya: bagaimana memastikan peluang kerja sama benar-benar memperkuat industri nasional, bukan sekadar memperbesar ketergantungan?
JKTGLOBALINSIGHT — Pertemuan tingkat tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Shenzhen, China, pada 18–19 November 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.
Presiden Prabowo Subianto dipastikan menghadiri KTT tersebut dan dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping. Di tengah meningkatnya persaingan ekonomi dan teknologi antara Amerika Serikat dan China, Indonesia membawa agenda yang tidak hanya berkaitan dengan diplomasi politik, tetapi juga kepentingan perdagangan, investasi, industri, energi, pangan, dan transformasi digital.
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Santo Darmosumarto, menegaskan bahwa Indonesia menginginkan APEC menjadi forum kerja sama ekonomi, bukan arena untuk mempertontonkan rivalitas negara-negara besar.
Pernyataan tersebut mencerminkan kepentingan ekonomi Indonesia yang cukup jelas: menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan dunia sekaligus memastikan ruang pertumbuhan bagi industri dan pelaku usaha nasional.
Bagi dunia bisnis, pertemuan ini bukan sekadar agenda diplomatik. Hasilnya dapat memengaruhi peluang ekspor, arus investasi, akses teknologi, dan posisi Indonesia dalam rantai pasok regional.
Rivalitas Negara Adidaya, Peluang Sekaligus Risiko bagi Indonesia
Persaingan Amerika Serikat dan China telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi arah perdagangan dan investasi global. Persaingan teknologi, kebijakan industri, akses bahan baku, serta penguasaan rantai pasok membuat negara-negara berkembang harus semakin cermat menentukan posisi ekonomi.
Indonesia memiliki kepentingan untuk tidak terjebak dalam pilihan yang membatasi hubungan ekonomi dengan salah satu kekuatan tersebut.
Di satu sisi, China merupakan mitra dagang dan investor penting bagi Indonesia. Di sisi lain, Amerika Serikat dan berbagai negara maju tetap menjadi pasar, sumber investasi, teknologi, dan mitra strategis bagi pengembangan industri nasional.
Karena itu, pendekatan Indonesia yang mendorong APEC sebagai jembatan kerja sama ekonomi menjadi relevan bagi kepentingan dunia usaha.
Namun, menjaga keseimbangan hubungan diplomatik saja tidak cukup. Indonesia harus mampu mengubah posisi strategisnya menjadi keuntungan ekonomi yang terukur: peningkatan ekspor, investasi produktif, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas industri dalam negeri.
Perdagangan Indonesia-China: Pasar Besar, tetapi Defisit Perlu Diperhatikan
Salah satu agenda yang menarik perhatian adalah rencana Indonesia dan China menyepakati proses perundingan Indonesia-China Comprehensive Economic Partnership Agreement (IDC-CEPA) dalam momentum KTT APEC.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diberitakan ANTARA, nilai perdagangan Indonesia-China pada 2025 mencapai US$154,58 miliar.
Namun, komposisinya menunjukkan tantangan yang perlu diperhatikan.
Ekspor Indonesia ke China tercatat sebesar US$67,04 miliar, sedangkan impor dari China mencapai US$87,54 miliar. Dengan demikian, Indonesia mengalami defisit perdagangan sekitar US$20,5 miliar.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya hubungan ekonomi kedua negara, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing ekspornya.
Perundingan CEPA berpotensi menjadi instrumen untuk memperluas akses pasar, mengurangi hambatan perdagangan, dan memperkuat kerja sama investasi. Akan tetapi, manfaatnya akan sangat bergantung pada isi kesepakatan dan kemampuan Indonesia memanfaatkan peluang tersebut.
Indonesia perlu memperjuangkan akses pasar yang lebih baik bagi produk pertanian, perikanan, perkebunan, makanan olahan, dan produk manufaktur bernilai tambah.
Komoditas seperti udang, kopi, kakao, rempah-rempah, dan buah tropis dapat menjadi bagian dari peluang ekspor apabila didukung standar mutu, sertifikasi, keamanan pangan, dan sistem logistik yang memenuhi persyaratan pasar China.
Di sisi lain, sektor manufaktur dan hilirisasi juga perlu memperoleh ruang lebih besar melalui ekspor komponen otomotif, baterai, elektronik, serta produk turunan mineral.
Dengan demikian, hubungan perdagangan tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah dan impor barang jadi.
CEPA: Jangan Hanya Memperbesar Perdagangan, tetapi Perkuat Industri Nasional
Perundingan IDC-CEPA menjadi salah satu isu ekonomi yang patut dicermati dari kunjungan Presiden Prabowo ke China.
Menurut informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diberitakan ANTARA pada 11 November 2026, kedua negara telah memulai proses persiapan perundingan dan berencana menyepakati tahapan berikutnya dalam momentum KTT APEC.
CEPA memiliki cakupan kerja sama yang lebih luas dibandingkan pengaturan perdagangan bebas yang hanya berfokus pada pengurangan tarif. Kerja sama dapat mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, serta berbagai aspek ekonomi lainnya sesuai kesepakatan kedua negara.
Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas. Pertama, memperluas pasar ekspor produk Indonesia. Kedua, meningkatkan investasi yang menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.
Ketiga, memperkuat industri pengolahan dan manufaktur nasional. Keempat, meningkatkan transfer teknologi dan keterampilan tenaga kerja. Kelima, memperbesar keterlibatan perusahaan lokal dan UMKM dalam rantai pasok industri.
Hal yang perlu dihindari adalah situasi ketika peningkatan investasi hanya menghasilkan kegiatan produksi yang minim keterlibatan pemasok lokal, sementara bahan baku, teknologi, tenaga ahli, dan sebagian besar komponen industri tetap bergantung pada luar negeri.
Investasi asing akan memberikan manfaat lebih besar apabila mampu membangun kapasitas industri nasional, bukan hanya memanfaatkan pasar dan sumber daya Indonesia.
Hilirisasi dan Rantai Pasok Menjadi Taruhan Besar
Salah satu kepentingan ekonomi Indonesia dalam forum APEC adalah memperkuat konektivitas kawasan dan ketahanan rantai pasok.
Agenda ini memiliki hubungan langsung dengan strategi hilirisasi yang selama ini menjadi salah satu fokus pembangunan ekonomi nasional.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang penting bagi industri energi, kendaraan listrik, baterai, dan manufaktur. Namun, keunggulan sumber daya tidak otomatis menjadikan Indonesia sebagai pusat industri bernilai tambah tinggi.
Diperlukan investasi teknologi, infrastruktur, sumber daya manusia, riset, dan pengembangan industri pendukung.
Kerja sama dengan China dapat membuka peluang pengembangan fasilitas produksi, teknologi pengolahan, infrastruktur, serta jaringan distribusi. Namun, kerja sama dengan mitra lain juga penting untuk memperluas sumber teknologi dan pasar.
Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisi dalam rantai pasok regional tanpa terlalu bergantung pada satu negara atau satu kelompok investor.
Ukuran keberhasilan hilirisasi bukan semata-mata besarnya nilai investasi yang diumumkan. Yang lebih penting adalah kontribusinya terhadap produktivitas, ekspor produk bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan kemampuan industri nasional.
UMKM Harus Mendapat Bagian dari Diplomasi Ekonomi
Salah satu misi yang dibawa Indonesia ke APEC adalah memastikan integrasi ekonomi kawasan memberikan manfaat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya menekankan pentingnya keterlibatan UMKM dalam rantai nilai regional dan global.
Agenda ini penting karena perdagangan internasional tidak boleh hanya dinikmati perusahaan besar yang memiliki modal, jaringan distribusi, dan kemampuan memenuhi standar ekspor.
UMKM perlu memperoleh akses terhadap pembiayaan, teknologi digital, informasi pasar, sertifikasi, dan fasilitas logistik.
Indonesia juga memiliki peluang mengembangkan ekspor produk makanan olahan, kopi, kakao, rempah-rempah, produk herbal, kerajinan, serta berbagai produk kreatif lainnya.
Namun, peluang tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang nyata. Pemerintah perlu menghubungkan UMKM dengan eksportir, perusahaan besar, jaringan perdagangan digital, dan pembeli internasional.
Jika agenda inklusi ekonomi hanya berhenti pada pernyataan dalam forum internasional, manfaatnya akan sulit dirasakan oleh pelaku usaha kecil di daerah.
AI dan Ekonomi Digital: Jangan Hanya Menjadi Pasar Teknologi
Agenda lain yang dibawa Indonesia adalah transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) secara aman dan bertanggung jawab.
Indonesia ingin memastikan perkembangan AI tidak hanya memberikan keuntungan bagi negara yang menguasai teknologi, tetapi juga membuka kesempatan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas sendiri.
Santo Darmosumarto menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin sekadar menjadi konsumen teknologi AI. Pemerintah juga berkepentingan membangun ekosistem, termasuk ketersediaan perangkat keras dan kemampuan pengembangan teknologi.
Dari perspektif bisnis, isu ini memiliki dampak besar. AI dapat meningkatkan produktivitas industri, mempercepat proses bisnis, mengoptimalkan logistik, memperbaiki layanan keuangan, dan membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas.
Namun, transformasi digital membutuhkan investasi infrastruktur, pusat data, energi, talenta digital, keamanan siber, dan perlindungan data.
APEC sendiri telah menempatkan perdagangan digital dan AI sebagai bagian penting dari agenda kerja sama kawasan. Sekretariat APEC menyebut ekonomi kawasan diproyeksikan tumbuh 3,4 persen pada 2026, sementara digitalisasi dokumen perdagangan berpotensi menurunkan biaya transaksi perdagangan sebesar 5,8 persen berdasarkan kajian APEC.
Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren teknologi, melainkan salah satu faktor yang dapat memengaruhi daya saing ekonomi kawasan.
APEC Harus Menghasilkan Manfaat bagi Dunia Usaha
KTT APEC 2026 berlangsung di tengah tantangan ekonomi global, termasuk ketidakpastian perdagangan, perubahan rantai pasok, persaingan teknologi, dan kebutuhan investasi energi.
China sebagai tuan rumah mengangkat tiga prioritas, yakni keterbukaan, inovasi, dan kerja sama.
Bagi Indonesia, agenda tersebut harus diterjemahkan menjadi peluang konkret bagi sektor swasta.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Xi Jinping menjadi salah satu kesempatan untuk memperkuat hubungan bilateral, termasuk membahas kerja sama perdagangan dan investasi.
Kehadiran Presiden dalam APEC CEO Summit juga membuka ruang dialog antara pemerintah dan pelaku bisnis internasional.
Dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, kemudahan perizinan, perlindungan investasi, infrastruktur yang memadai, serta akses pasar yang terbuka.
Karena itu, hasil diplomasi ekonomi perlu ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan sektor swasta melalui proyek yang memiliki target, jadwal, dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Tantangan Indonesia: Jangan Terjebak dalam Ketergantungan Baru
Peluang kerja sama dengan China dan negara-negara anggota APEC memang besar. Namun, pemerintah juga perlu memperhitungkan risiko ketergantungan ekonomi.
Ketergantungan terhadap satu pasar ekspor, satu sumber teknologi, satu pemasok bahan baku, atau satu kelompok investor dapat meningkatkan kerentanan ketika terjadi perubahan kebijakan perdagangan dan geopolitik.
Karena itu, diversifikasi pasar dan mitra investasi harus menjadi bagian dari strategi nasional.
Indonesia perlu memperkuat hubungan ekonomi dengan China, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, negara-negara ASEAN, serta mitra lainnya.
Pendekatan ini bukan berarti mengambil posisi berseberangan dengan salah satu kekuatan ekonomi. Justru, diversifikasi akan memperluas pilihan Indonesia dalam memperoleh investasi, teknologi, dan pasar.
Pada saat yang sama, kepentingan industri nasional harus menjadi dasar setiap perundingan. Kesepakatan internasional perlu memberikan ruang bagi pengembangan usaha lokal, peningkatan kapasitas tenaga kerja, dan perlindungan kepentingan ekonomi jangka panjang.
Diplomasi Ekonomi Harus Berujung pada Pertumbuhan Bisnis
Misi Indonesia dalam KTT APEC 2026 memperlihatkan bahwa diplomasi ekonomi semakin penting dalam menghadapi perubahan peta perdagangan dunia.
Di tengah rivalitas negara-negara besar, Indonesia berupaya mempertahankan ruang kerja sama, memperluas pasar, memperkuat rantai pasok, dan menarik investasi.
Namun, keberhasilan diplomasi tidak cukup diukur dari jumlah pertemuan bilateral, pernyataan bersama, atau kesepakatan yang diumumkan.
Ukuran yang lebih nyata adalah peningkatan ekspor, bertambahnya investasi produktif, tumbuhnya industri pengolahan, meningkatnya keterlibatan UMKM, dan terciptanya lapangan kerja berkualitas.
Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam, posisi strategis, dan potensi ekonomi digital. Tantangannya adalah mengubah keunggulan tersebut menjadi daya saing industri yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi persaingan ekonomi negara-negara adidaya. Indonesia harus mampu menjadi mitra produksi, pusat investasi, pemasok produk bernilai tambah, sekaligus pemain penting dalam rantai pasok Asia-Pasifik.
APEC 2026 menjadi salah satu kesempatan untuk menguji apakah diplomasi ekonomi pemerintahan Prabowo mampu membawa kepentingan bisnis nasional ke panggung perdagangan dunia. https://jakartaglobalinsight.com – OktovStieb
Tinggalkan Balasan