DPR MULAI PROSES HAK MENYATAKAN PENDAPAT.

Ketika seluruh fraksi hadir dan pimpinan DPR mulai memproses usulan HMP, persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden memasuki babak baru: bukan lagi sekadar perdebatan publik, melainkan pengujian terhadap fungsi pengawasan parlemen dan kepatuhan pada konstitusi.

JKTGLOBALINSIGHT — Polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak politik baru. Pimpinan DPR RI mulai memproses usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) setelah menerima laporan dan dukungan tanda tangan sejumlah anggota parlemen.

Perkembangan ini menjadi perhatian karena persoalan yang semula berkutat pada keabsahan dokumen pendidikan kini bergerak ke ruang politik dan ketatanegaraan. Kehadiran seluruh fraksi dalam proses di DPR, sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 11 November 2026, memperlihatkan bahwa isu tersebut telah masuk dalam agenda pembahasan kelembagaan parlemen.

Namun, satu hal perlu ditegaskan: kehadiran seluruh fraksi tidak otomatis berarti seluruh fraksi mendukung usulan HMP. Proses politik masih harus dibuktikan melalui sikap resmi, pemenuhan persyaratan, dan keputusan sesuai tata tertib DPR.

Putusan MA Mengubah Lanskap Persoalan

Salah satu faktor yang membuat polemik ini berkembang adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Pada 10 November 2026, MA mengunggah salinan lengkap putusan yang mengabulkan kasasi pemohon dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan pada 2019.

Dalam pertimbangan yang diberitakan ANTARA, MA menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. MA juga menyoroti persoalan kecermatan administrasi dalam penerbitan keputusan tersebut.

Putusan ini menjadi perkembangan hukum penting karena objek yang dipersoalkan bukan lagi semata-mata narasi atau tudingan di ruang publik. Kini terdapat putusan pengadilan yang harus dihormati dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, perdebatan politik di DPR memperoleh konteks baru: bagaimana lembaga negara merespons konsekuensi hukum dari putusan pengadilan, serta apakah terdapat persoalan lain yang perlu diperiksa terkait pemenuhan persyaratan pencalonan Wakil Presiden.

Dari Puluhan Tanda Tangan ke Sikap Fraksi

Sebelum proses di pimpinan DPR berjalan, sejumlah anggota parlemen dari lintas fraksi telah mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan HMP. Anggota DPR Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota telah menandatangani usulan tersebut dan suratnya sudah disampaikan kepada pimpinan DPR.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan telah menerima laporan dan akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang. Puan juga menegaskan bahwa setiap langkah harus mengikuti mekanisme kelembagaan dan konstitusi.

Sementara itu, perkembangan pada 11 November menunjukkan Fraksi PDI Perjuangan telah mengambil keputusan untuk mendukung penggunaan HMP. Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyatakan 110 anggota fraksinya sepakat menempuh jalur tersebut.

Utut menyebut Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai rujukan konstitusional. Sikap ini menambah dimensi politik dalam proses yang sedang berjalan, meskipun keputusan satu fraksi belum dapat disamakan dengan keputusan resmi DPR sebagai lembaga.

Di sisi lain, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan menghormati proses politik yang berlangsung di DPR. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyatakan penghormatan terhadap hak konstitusional lembaga legislatif.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan Gibran telah menjadi isu yang melibatkan tiga ranah sekaligus: putusan peradilan, mekanisme pengawasan parlemen, dan respons pemerintah.

Hak Menyatakan Pendapat Bukan Sekadar Manuver Politik

Secara konstitusional, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperinci melalui Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah.

Pasal 79 ayat (4) UU MD3 mengatur bahwa DPR dapat menggunakan HMP antara lain terhadap dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Artinya, HMP bukan instrumen yang dapat digunakan tanpa dasar argumentasi dan persyaratan. Usulan harus memenuhi ketentuan jumlah pengusul, mekanisme pembahasan, serta tata cara pengambilan keputusan di DPR.

Dalam pemberitaan mengenai mekanisme HMP, disebutkan bahwa usulan harus diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Jika memenuhi persyaratan, proses selanjutnya melibatkan pembahasan di tingkat pimpinan dan alat kelengkapan dewan, sebelum dibawa ke tahapan pengambilan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, publik perlu membedakan antara pengumpulan tanda tangan, penerimaan usulan oleh pimpinan DPR, pembahasan, dan keputusan resmi parlemen. Keempatnya merupakan tahapan yang berbeda.

Apakah Bisa Berujung pada Pemberhentian Wakil Presiden?

Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah HMP dapat berujung pada pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Jawabannya: secara konstitusional, mekanisme tersebut dimungkinkan, tetapi tidak otomatis terjadi hanya karena DPR mulai memproses HMP.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 menetapkan tahapan yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk pengambilan keputusan sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, DPR tidak dapat secara sepihak memberhentikan Wakil Presiden hanya berdasarkan keputusan politik. Ada mekanisme pembuktian konstitusional yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR.

Penting pula dicatat bahwa pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan oleh MA tidak dengan sendirinya merupakan putusan bahwa Gibran harus diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden. Hubungan antara putusan MA, persyaratan pencalonan, dan ketentuan pemberhentian dalam Pasal 7A harus diuji berdasarkan dasar hukum dan fakta yang relevan.

Gibran Menempuh Jalur Hukum, DPR Menempuh Jalur Politik

Di tengah perkembangan tersebut, Gibran menyampaikan bahwa dirinya akan memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikan melalui jalur peradilan. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar dirinya menunjukkan dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi melalui proses hukum.

Gibran juga menyampaikan rencana koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait langkah Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Namun, pernyataan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra perlu diperhatikan. Yusril menyatakan putusan MA terkait perkara tersebut bersifat final dan tidak tersedia upaya PK terhadap putusan itu.

Perbedaan pernyataan ini perlu dijernihkan secara hukum: objek dan jenis perkara yang hendak ditempuh harus dipastikan terlebih dahulu. Jangan sampai istilah PK, gugatan baru, atau proses pembuktian di pengadilan digunakan secara bergantian tanpa kejelasan dasar hukum dan objek sengketanya.

Di sinilah pentingnya keterbukaan informasi. Publik berhak mengetahui dokumen apa yang menjadi dasar penyetaraan, bagaimana proses administrasinya, dan apa konsekuensi hukum dari putusan MA.

Ujian bagi Puan Maharani dan Pimpinan DPR

Dimulainya proses HMP juga menempatkan pimpinan DPR, khususnya Ketua DPR Puan Maharani, pada posisi penting dalam menjaga agar mekanisme parlemen berjalan sesuai aturan.

Pimpinan DPR harus memastikan bahwa setiap usulan diperiksa berdasarkan syarat formal dan substansi argumentasinya. Di satu sisi, hak anggota DPR tidak boleh dihambat apabila diajukan sesuai ketentuan. Di sisi lain, proses tersebut juga tidak boleh berubah menjadi forum penghakiman politik tanpa pembuktian yang memadai.

Kehadiran seluruh fraksi dalam proses pembahasan menjadi penting untuk menunjukkan bahwa parlemen membuka ruang bagi pembahasan lintas kekuatan politik. Akan tetapi, ukuran proses yang demokratis bukan semata-mata jumlah fraksi yang hadir, melainkan keterbukaan argumentasi, konsistensi prosedur, dan penghormatan terhadap hasil lembaga peradilan.

Publik juga perlu mengamati apakah fraksi-fraksi akan mengambil sikap berdasarkan pertimbangan hukum dan konstitusi, atau justru menjadikan persoalan ini sebagai bagian dari pertarungan politik antarkekuatan.

Persoalan Ini Lebih Besar daripada Nasib Satu Jabatan

Polemik dokumen pendidikan Gibran kini menjadi ujian bagi hubungan antara lembaga peradilan, parlemen, dan pemerintah. Putusan MA harus dihormati, hak konstitusional DPR harus dijalankan, dan pihak yang menjadi objek persoalan tetap memiliki hak untuk menempuh langkah hukum yang tersedia.

Dalam negara hukum, tidak boleh ada pejabat yang berada di atas hukum. Namun, pada saat yang sama, tidak boleh pula ada seseorang yang dinyatakan bersalah atau kehilangan hak politiknya hanya karena tekanan opini maupun keputusan politik yang belum melalui prosedur konstitusional.

Karena itu, proses HMP harus dijalankan dengan standar pembuktian dan argumentasi yang dapat diuji. Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum atau persoalan pemenuhan syarat jabatan, semuanya harus diterangkan secara terbuka berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya mengenai apakah Gibran akan tetap menjabat sebagai Wakil Presiden atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah institusi negara mampu menjalankan kewenangannya secara konsisten, tanpa tebang pilih, tanpa tekanan politik, dan tanpa mengabaikan konstitusi.

Ketika DPR mulai menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, yang sedang diuji bukan hanya posisi seorang Wakil Presiden, melainkan juga kedewasaan demokrasi dan kesungguhan negara dalam menegakkan prinsip negara hukum. https://jktinsight.com – Kang  ODEN