JKTGLOBALINSIGHT – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam peta politik nasional. Setelah Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Gibran pada Kamis, 12 November 2026, perhatian politik kini beralih pada satu pertanyaan besar: siapa figur yang akan dipilih untuk mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia?
Seperti diangkat dalam pemberitaan Tempo melalui artikel “Bursa Wakil Presiden di Kantong Prabowo”, penentuan pengganti Gibran kini menjadi bagian penting dari kalkulasi politik di lingkaran kekuasaan. Sejumlah nama mulai diperbincangkan, mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Bahlil Lahadalia, Pramono Anung, hingga Yusril Ihza Mahendra.
Namun, hingga 13 November 2026, nama-nama tersebut masih berada dalam wilayah spekulasi politik. Belum ada dua kandidat resmi yang diumumkan Presiden untuk diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Yang menarik, proses pergantian ini bukan sekadar mencari pendamping baru bagi Prabowo. Keputusan tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuatan partai politik, hubungan antaranggota koalisi, serta arah konsolidasi pemerintahan untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Prabowo memegang kunci, tetapi MPR menentukan
Konstitusi memberikan peran utama kepada Presiden dalam mengusulkan calon pengganti wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Prabowo tidak secara langsung menunjuk satu orang untuk menjadi wakil presiden. Presiden harus mengajukan dua nama, sementara keputusan akhir berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama tersebut. Prabowo dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan usulan, sebagaimana mekanisme yang diatur dalam UU MD3.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyebut rapat paripurna pemilihan ditargetkan berlangsung antara 23 November hingga 4 Desember 2026. MPR memiliki batas waktu konstitusional paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan setelah terjadi kekosongan jabatan.
Presiden juga harus menyampaikan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR sesuai tenggat yang ditentukan dalam mekanisme pemilihan. Artinya, keputusan Prabowo dalam beberapa hari ke depan akan menjadi titik awal proses politik yang menentukan komposisi kepemimpinan nasional.
AHY, Puan, Dasco, Bahlil hingga Yusril: kalkulasi di balik nama
Munculnya sejumlah nama dalam bursa pengganti Gibran memperlihatkan beragam kemungkinan konfigurasi politik.
Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, merupakan salah satu nama yang diperbincangkan. Posisi AHY memiliki dimensi politik tersendiri karena Demokrat merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo.
Namun, Demokrat menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden. Juru Bicara DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa partainya mendukung siapa pun calon yang diajukan Prabowo. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Demokrat tidak ingin mendahului kewenangan Presiden dalam menentukan kandidat.
Nama Puan Maharani juga muncul dalam pembicaraan politik. Sebagai Ketua DPR sekaligus tokoh penting PDI Perjuangan, kehadirannya dalam spekulasi bursa memiliki dimensi hubungan antara pemerintah dan partai yang berada di luar koalisi pemerintahan.
Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR sekaligus salah satu tokoh penting Partai Gerindra, juga disebut dalam sejumlah pemberitaan. Jika figur dari lingkaran Gerindra menjadi pilihan, hal tersebut dapat dibaca sebagai kemungkinan penguatan koordinasi internal pemerintahan.
Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, juga masuk dalam percakapan politik. Golkar merupakan salah satu kekuatan besar dalam koalisi pemerintahan. Karena itu, nama Bahlil dapat memunculkan pembahasan mengenai representasi partai-partai pendukung pemerintah.
Dua nama lainnya, Pramono Anung dan Yusril Ihza Mahendra, turut menjadi perhatian. Pramono merupakan Gubernur DKI Jakarta dan memiliki pengalaman panjang dalam politik pemerintahan. Yusril dikenal sebagai ahli hukum tata negara dan saat ini menjabat Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Pramono merespons pertanyaan mengenai namanya yang masuk bursa dengan tertawa dan tidak memberikan konfirmasi pencalonan. Yusril juga menyatakan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden.
Penting dicatat, penyebutan nama-nama tersebut tidak berarti mereka telah ditetapkan sebagai kandidat. Sampai Presiden menyampaikan dua nama secara resmi, semua pembicaraan mengenai calon pengganti masih merupakan dinamika dan spekulasi politik.
Demokrat memilih menunggu, koalisi diuji dalam konsolidasi
Sikap Partai Demokrat menarik untuk dicermati. Di tengah munculnya nama AHY dalam bursa, partai tersebut justru menyatakan tidak akan mengajukan nama sendiri dan menyerahkan keputusan kepada Prabowo.
Pernyataan itu memperlihatkan pilihan untuk menjaga koordinasi dengan Presiden, sekaligus menghindari kesan bahwa pergantian wakil presiden menjadi arena perebutan jatah politik antarkekuatan koalisi.
Di sisi lain, Prabowo dikabarkan membuka kemungkinan berdiskusi dengan partai-partai pendukung pemerintah sebelum mengajukan dua nama kepada MPR.
Jika konsultasi tersebut dilakukan, pembicaraan politik tidak hanya berkisar pada figur yang memiliki kapasitas menjalankan tugas wakil presiden. Faktor penerimaan antarpartai, kesinambungan pemerintahan, serta kemampuan menjaga komunikasi politik di parlemen juga akan menjadi bagian dari pertimbangan.
Namun, konsultasi koalisi tidak boleh mengaburkan ketentuan konstitusi. Kewenangan mengajukan dua calon berada pada Presiden, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR.
Pengunduran diri Gibran dan bayang-bayang polemik ijazah
Pergantian wakil presiden ini tidak dapat dilepaskan dari rangkaian peristiwa politik yang terjadi sebelumnya.
Polemik dokumen pendidikan Gibran menguat setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan pertimbangan terkait bukti pendidikan dalam perkara yang diajukan mengenai persyaratan pencalonan Gibran.
Perkembangan tersebut kemudian mendorong sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Menurut pimpinan DPR, usulan itu telah ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi dan masuk dalam agenda pembahasan parlemen.
Tidak lama setelah dinamika tersebut berkembang, Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur kepada Prabowo. Pada 12 November 2026, Presiden mengumumkan telah menerima surat pernyataan berhenti Gibran. Gibran juga menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.
Meski urutan peristiwa itu berdekatan, hubungan sebab-akibat antara polemik ijazah, proses HMP, dan keputusan pengunduran diri harus tetap dibedakan. Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, sementara alasan spesifik yang mendasari keputusannya tidak seluruhnya dijelaskan kepada publik.
Dengan demikian, pengunduran diri tersebut tidak boleh serta-merta disebut sebagai hasil pemakzulan. Proses HMP di DPR dan mekanisme pemberhentian berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 merupakan jalur konstitusional yang berbeda dari pengunduran diri atas permintaan sendiri.
Pengganti Gibran: soal kapasitas atau keseimbangan politik?
Pertanyaan yang kini muncul adalah kriteria apa yang akan digunakan Prabowo dalam menentukan dua nama calon wakil presiden.
Secara kelembagaan, wakil presiden bukan sekadar pendamping Presiden dalam kegiatan seremonial. Posisi tersebut memiliki tanggung jawab konstitusional dan dapat menjalankan tugas Presiden apabila Presiden berhalangan.
Karena itu, kandidat pengganti Gibran perlu dilihat dari beberapa aspek: pengalaman pemerintahan, pemahaman terhadap persoalan nasional, kemampuan koordinasi lintas kementerian, serta kapasitas menjaga kesinambungan program pemerintah.
Di luar pertimbangan tersebut, terdapat dimensi politik yang tidak kalah penting. Wakil presiden baru akan menjadi bagian dari konfigurasi kekuasaan yang mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan.
Apabila Presiden memilih figur dari partai tertentu, keputusan itu berpotensi memperkuat hubungan dengan partai tersebut. Sebaliknya, jika memilih figur dari lingkaran pemerintahan yang lebih dekat dengan Gerindra, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana pembagian peran dan keseimbangan koalisi dijaga.
Namun, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa salah satu partai telah memperoleh kesepakatan atau jaminan atas kursi wakil presiden.
Ujian politik Prabowo untuk sisa masa jabatan
Pergantian wakil presiden di tengah masa pemerintahan merupakan peristiwa penting dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Keputusan Prabowo bukan hanya menentukan siapa yang akan menduduki kursi tersebut, tetapi juga akan menjadi gambaran bagaimana Presiden mengelola hubungan dengan partai-partai pendukung dan lembaga negara.
Ada dua kepentingan yang harus berjalan beriringan. Pertama, memastikan proses pemilihan berlangsung sesuai konstitusi. Kedua, menjaga agar pergantian kepemimpinan tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan agenda pembangunan.
Bagi publik, proses ini juga menjadi kesempatan untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan di tingkat tertinggi pemerintahan.
Bursa nama boleh berkembang, komunikasi politik boleh berlangsung, dan partai-partai boleh menyampaikan aspirasi. Namun, keputusan akhir harus tetap melalui prosedur konstitusional.
Kini, perhatian nasional tertuju kepada Prabowo. Dua nama yang akan diajukannya kepada MPR bukan hanya menentukan siapa yang menjadi wakil presiden berikutnya, tetapi juga memperlihatkan arah konsolidasi politik pemerintah untuk sisa masa jabatan.
Kursi wakil presiden memang kosong, tetapi yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang akan duduk di dalamnya. Yang diuji adalah kemampuan Prabowo menjaga keseimbangan kekuasaan, soliditas pemerintahan, dan kepercayaan publik dalam satu proses konstitusional yang terbuka.https://jakartaglobalinsight.com – OktovStieb
Tinggalkan Balasan