JKTGLOBALINSIGHT – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Persoalan yang semula berpusat pada keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan kini berkembang menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan yang melibatkan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga Presiden Prabowo Subianto.
Perkembangan ini tidak lagi sekadar menyangkut dokumen pendidikan seorang pejabat negara. Publik kini menyaksikan bagaimana keputusan lembaga peradilan berhadapan dengan mekanisme politik konstitusional, sementara pemerintah dituntut menunjukkan sikap terhadap persoalan yang menyentuh legitimasi jabatan wakil presiden.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi salah satu titik penting. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga mewajibkan pejabat penerbit mencabut surat tersebut.
Dalam pertimbangannya, MA menilai penerbitan surat penyetaraan itu tidak didukung bukti ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan penyelesaian pendidikan setingkat SMA. Dokumen seperti certificate of attendance dan catatan akademik dinilai tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tersebut.
Putusan tersebut mengubah lanskap perdebatan. Sebab, dokumen yang dipersoalkan merupakan surat yang pernah digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dua putusan pengadilan, satu persoalan yang belum selesai
Sebelum putusan MA, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 telah mengeluarkan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Namun, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
MK juga tidak menjadikan temuan tersebut sebagai dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Dengan demikian, putusan MK dan MA harus dibaca sesuai ruang lingkup kewenangan serta amar masing-masing, bukan dianggap sebagai satu keputusan yang otomatis mengakhiri seluruh persoalan politik dan hukum.
Di sinilah muncul persoalan lanjutan: bagaimana akibat hukum pembatalan surat penyetaraan tersebut terhadap persyaratan pencalonan yang telah berlangsung dan terhadap kedudukan Gibran saat ini?
Pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan membaca satu amar putusan. Perlu dibedakan antara pembatalan keputusan administrasi negara, penilaian atas persyaratan calon dalam pemilu, dan mekanisme pemberhentian pejabat negara yang telah dilantik.
Perbedaan ruang lingkup tersebut membuat persoalan ini menjadi rumit. Putusan MA memiliki konsekuensi terhadap dokumen administrasi yang disengketakan, tetapi tidak dengan sendirinya merupakan keputusan pemberhentian wakil presiden.
Pernyataan mundur Gibran dan posisi Prabowo
Situasi politik semakin menarik setelah Gibran dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.
Menurut pemberitaan yang mengutip pernyataan Gibran, pertemuan tersebut juga membahas langkah hukum yang masih akan ditempuh. Gibran menyebut Prabowo menyarankan agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum, termasuk dengan membawa dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan Peninjauan Kembali (PK).
Pernyataan tersebut menempatkan Prabowo dalam posisi yang tidak sederhana. Sebagai presiden, ia harus menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, sebagai kepala negara, ia juga harus memastikan bahwa persoalan hukum yang melibatkan wakil presiden ditangani sesuai ketentuan dan tidak diselesaikan melalui tekanan politik.
Dukungan untuk menempuh jalur hukum tidak sama dengan menyatakan bahwa seluruh persoalan telah selesai. Sebaliknya, proses hukum harus memberikan ruang bagi pengujian bukti, kepastian prosedur, dan penghormatan terhadap putusan pengadilan.
Persoalan lain adalah siapa yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK terhadap putusan MA tersebut. Sejumlah pakar hukum yang dikutip media menilai Gibran menghadapi kendala karena bukan pihak dalam perkara kasasi yang menghasilkan putusan pembatalan surat penyetaraan itu. Dalam perkara tersebut, pihak yang berperkara adalah penggugat dan pejabat pemerintah sebagai tergugat.
Pandangan tersebut merupakan pendapat hukum yang masih perlu dibaca berdasarkan aturan dan perkembangan prosedur yang berlaku. Namun, hal ini memperlihatkan bahwa pilihan upaya hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keinginan untuk mengajukan PK, melainkan juga oleh syarat kedudukan hukum pemohon.
120 anggota DPR: persoalan hukum masuk ke arena politik
Di tengah perdebatan jalur hukum tersebut, DPR mulai mengambil langkah kelembagaan.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jumlah tersebut jauh melampaui persyaratan minimal pengusulan yang disebutkan dalam mekanisme DPR.
Menurut informasi resmi DPR, usulan tersebut dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026, untuk diumumkan dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tahap berikutnya mencakup pembahasan melalui pimpinan DPR dan Badan Musyawarah sebelum proses kelembagaan dilanjutkan.
Sikap politik lintas fraksi juga menjadi perhatian. Fraksi PDI Perjuangan, melalui Ketua Fraksi Utut Adianto, menyatakan sepakat menggunakan jalur konstitusional HMP. Sementara itu, anggota DPR dari sejumlah fraksi lain turut menjadi bagian dari pengusul.
Angka 120 anggota dari delapan fraksi memperlihatkan bahwa persoalan ini telah memperoleh dukungan politik lintas kelompok di parlemen. Namun, dukungan terhadap pengajuan HMP tidak otomatis berarti seluruh anggota DPR memiliki pandangan yang sama mengenai substansi perkara atau hasil akhir yang harus diambil.
Inilah yang perlu diperhatikan: proses politik di DPR tidak boleh menggantikan proses pembuktian hukum. HMP merupakan hak konstitusional lembaga legislatif untuk menyampaikan pendapat berdasarkan fungsi pengawasan, bukan instrumen untuk menjatuhkan keputusan hukum tanpa prosedur.
HMP bukan pemakzulan otomatis
Secara konstitusional, Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperinci dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.
Sementara itu, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur secara khusus dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pasal 7A menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Pasal 7B mengatur tahapan yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu harus menyampaikan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Pengajuan permintaan kepada MK membutuhkan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan syarat sidang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan sesuai persyaratan konstitusi.
Dengan demikian, pengumuman usulan HMP, pembahasan di DPR, persetujuan penggunaan hak tersebut, pengajuan pendapat kepada MK, hingga kemungkinan keputusan MPR merupakan tahapan yang berbeda.
Artinya, angka 120 tanda tangan tidak dapat langsung dibaca sebagai keputusan pemakzulan. Angka tersebut menunjukkan dukungan terhadap usulan awal, bukan hasil akhir dari seluruh proses konstitusional.
Ujian bagi partai politik dan koalisi pemerintahan
Perkembangan ini juga membuka ruang pembacaan politik terhadap hubungan antarpartai di dalam pemerintahan.
DPR terdiri atas fraksi-fraksi dengan kepentingan dan pertimbangan politik masing-masing. Ketika sebuah persoalan menyangkut wakil presiden masuk ke agenda parlemen, sikap partai-partai akan menjadi bagian penting dari dinamika politik nasional.
Namun, dukungan terhadap HMP tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai perpecahan koalisi pemerintahan atau penolakan terhadap kepemimpinan Prabowo. Sikap anggota DPR harus dilihat berdasarkan pernyataan resmi, keputusan fraksi, serta tindakan mereka dalam setiap tahapan persidangan dan pengambilan keputusan.
Bagi Prabowo, tantangannya adalah menjaga agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik antarlembaga negara. Pemerintah perlu menghormati independensi peradilan, sementara DPR perlu memastikan bahwa hak konstitusionalnya dijalankan berdasarkan bukti, argumentasi hukum, dan tata tertib yang berlaku.
Jika proses tersebut berjalan transparan dan akuntabel, publik dapat menilai apakah lembaga-lembaga negara bekerja sesuai kewenangannya. Sebaliknya, jika persoalan hukum dan politik dicampuradukkan tanpa batas yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara berpotensi ikut terdampak.
Bukan hanya soal Gibran, tetapi juga standar pencalonan pejabat negara
Polemik ini membawa pertanyaan yang lebih luas mengenai standar administrasi pencalonan presiden dan wakil presiden.
Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA, SMK, MA, atau sederajat. Ketentuan tersebut bukan sekadar formalitas administrasi. Persyaratan pendidikan harus dapat dibuktikan melalui dokumen yang sah dan diproses oleh lembaga berwenang.
Karena itu, persoalan yang muncul seharusnya juga menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam verifikasi serta penyetaraan dokumen pendidikan.
Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai standar pemeriksaan dokumen, prosedur penerbitan surat penyetaraan, dan tanggung jawab pejabat yang menerbitkannya. Evaluasi tersebut penting agar persoalan serupa tidak berulang dalam proses pencalonan pejabat publik pada masa mendatang.
Ujian konstitusi di tengah kepentingan politik
Polemik ijazah Gibran kini berada di persimpangan hukum dan politik. Putusan MA telah mengubah status surat penyetaraan yang disengketakan. Putusan MK sebelumnya telah memuat pertimbangan terkait bukti pendidikan, tetapi tidak memerintahkan pemberhentian Gibran. Sementara itu, DPR mulai memproses usulan HMP yang didukung 120 anggotanya.
Ketiga perkembangan tersebut tidak boleh dicampuradukkan menjadi satu kesimpulan yang belum diputuskan oleh lembaga berwenang.
Pertanyaan terbesar bukan semata-mata apakah Gibran masih memiliki ruang untuk menempuh upaya hukum, tetapi juga apakah seluruh institusi negara mampu menyelesaikan persoalan ini dengan menghormati batas kewenangan masing-masing.
Prabowo menghadapi ujian dalam menjaga stabilitas pemerintahan. DPR menghadapi ujian dalam menggunakan hak konstitusional secara bertanggung jawab. Lembaga peradilan menghadapi tuntutan publik agar putusannya dipahami dan dilaksanakan sesuai hukum.
Pada akhirnya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada tarik-menarik kepentingan politik. Yang dipertaruhkan adalah kepastian hukum, kredibilitas proses pemilu, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sebab dalam negara demokrasi, jabatan publik bukan hanya soal siapa yang mendudukinya, tetapi juga bagaimana persyaratan, proses, dan pertanggungjawabannya dijamin oleh hukum. https://jakartaglobalinsight.com – John Richrd
Tinggalkan Balasan