Jakartaglobalinsight.com — Kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) kembali menjadi salah satu titik perhatian dalam perkara hukum yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Penyegelan sejumlah kantor di kawasan SCBD bukan sekadar tindakan pengamanan lokasi. Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian penelusuran aset dan aliran dana dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Kejaksaan Agung membenarkan Tim 9 telah menyegel sejumlah kantor di sekitar SCBD, Jakarta Selatan. Salah satu lokasi disebut berkaitan dengan perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Don Ritto.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan jumlah dan detail lokasi belum dibuka secara rinci. Ia menyebut penyegelan tersebut sudah dilakukan sebelumnya dan bagian detailnya akan dibuka dalam persidangan.

Namun, bila melihat rangkaian perkembangan perkara selama beberapa bulan terakhir, penyegelan tersebut memiliki konteks yang lebih luas: penyidik sedang membawa perkara dari sekadar dugaan tindak pidana asal menuju pembuktian bagaimana aset dan aliran uang diduga terbentuk, berpindah, atau ditempatkan.

Bukan Sekadar Kantor yang Disegel

Dalam perkara TPPU, keberadaan sebuah kantor atau perusahaan dapat menjadi relevan apabila penyidik menemukan keterkaitan antara badan usaha, orang yang diperiksa, transaksi, aset, maupun dokumen yang dibutuhkan untuk membangun konstruksi perkara.

Karena itu, penyegelan kantor di SCBD belum dapat diartikan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut melakukan tindak pidana.

Kejagung sendiri belum membeberkan secara terbuka seluruh hubungan antara kantor yang disegel, perusahaan Tribhakti, Don Ritto, serta konstruksi dugaan tindak pidana yang sedang dibuktikan.

Posisi hukum setiap pihak juga harus tetap ditempatkan dalam kerangka asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Perkara Sudah Bergerak ke Tahap Penuntutan

Ada perkembangan penting yang membuat penyegelan SCBD menjadi bagian dari rangkaian yang lebih besar.  Pada 18 September 2026, Tim 9 Kejagung telah melimpahkan tersangka dan barang bukti perkara Febrie Adriansyah, Don Ritto, serta Nurman Herin kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Pelimpahan tahap II tersebut dilakukan setelah penyidikan dinyatakan selesai dan jaksa penuntut umum bersiap menyusun dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Dengan demikian, perhatian berikutnya bukan hanya berada pada proses penyidikan, tetapi pada seberapa kuat alat bukti yang telah dikumpulkan dapat diterjemahkan menjadi dakwaan dan kemudian diuji di persidangan.

38 Tanah dan Bangunan Telah Disita

Salah satu perkembangan paling signifikan dalam perkara ini adalah langkah penyidik terhadap aset.

Kejagung pada 15 September 2026 menyatakan Tim 9 telah menyita sekitar 38 objek tanah dan/atau bangunan yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie Adriansyah.

Nilai aset yang disita sebelumnya dilaporkan mencapai sekitar Rp846 miliar. Namun, angka tersebut perlu dibaca sebagai nilai aset yang dikaitkan dengan proses penyitaan dan penanganan perkara, bukan sebagai kerugian negara yang otomatis telah terbukti di pengadilan. Kuasa hukum Febrie juga telah menyampaikan bantahan mengenai kepemilikan aset dengan nilai tersebut.

Di sinilah persidangan akan menjadi penting.  Jaksa harus menjelaskan hubungan antara aset, sumber dana, pihak yang menguasai atau menikmati manfaat ekonomi, serta tindak pidana yang diduga menjadi sumber harta tersebut.

Dari ASABRI dan Jiwasraya ke Dugaan Pemerasan

Kejagung menyatakan tindak pidana asal yang menjadi dasar perkara TPPU Febrie berkaitan dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam penanganan perkara PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejagung, Febrie, Don Ritto, dan Nurman Herin menjadi pihak yang disangkakan dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU tersebut.

Artinya, persidangan nantinya tidak hanya akan berbicara mengenai kepemilikan aset.  Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:  Dari mana aset tersebut berasal? Bagaimana aliran dananya?  Siapa yang menguasai atau menerima manfaatnya?  Dan apakah seluruh rangkaian transaksi tersebut memiliki hubungan yang dapat dibuktikan dengan tindak pidana asal?  Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi inti pembuktian perkara TPPU.

Mengapa SCBD Menjadi Penting?

SCBD merupakan salah satu pusat kegiatan bisnis dan jasa keuangan di Jakarta. Keberadaan perusahaan, kantor konsultan, firma hukum, perusahaan investasi, hingga berbagai entitas bisnis di kawasan tersebut membuat penelusuran hubungan antarentitas menjadi salah satu bagian penting dalam investigasi keuangan.

Tetapi lokasi kantor semata tidak membuktikan adanya tindak pidana.  Nilai penting penyegelan justru terletak pada apa yang dapat diamankan penyidik dari lokasi tersebut, baik dokumen, data transaksi, perangkat elektronik, maupun informasi lain yang dapat membantu menghubungkan orang, perusahaan, rekening dan aset.

Karena itu, publik perlu menunggu penjelasan resmi mengenai barang bukti yang diperoleh dan relevansinya dengan perkara.

Ada Pergeseran dari “Siapa” ke “Ke Mana Uangnya?”

Perkara ini menarik dilihat dari perkembangan pendekatan penegakan hukum terhadap TPPU.  Dalam kasus korupsi konvensional, perhatian publik sering terpusat pada siapa pelaku dan berapa besar kerugian negara.

Dalam perkara TPPU, pertanyaan berkembang menjadi ke mana uang bergerak dan bagaimana hasil kejahatan diduga disamarkan atau dialihkan menjadi bentuk aset lain.

Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma asset recovery yang selama ini dikembangkan Kejaksaan.

Dalam paparan resmi Juni 2026, Kejaksaan menyatakan penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan pengamanan aset. Kejaksaan juga menyebut Badan Pemulihan Aset menangani ribuan aset tindak pidana di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam konteks perkara Febrie, pendekatan tersebut membuat penyitaan tanah, bangunan, maupun penyegelan kantor menjadi bagian dari satu rangkaian yang harus dibuktikan keterkaitannya di pengadilan.

Perkara Memasuki Fase Paling Menentukan

Perkembangan perkara Febrie juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan posisi Febrie di lingkungan Kejaksaan.

Pada Juli 2026, Febrie mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus. Kejaksaan kemudian menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas Jampidsus untuk menjamin kesinambungan tugas dan penanganan perkara. Kejaksaan pada saat itu menegaskan bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pada Agustus 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menolak permohonan praperadilan Febrie dan menyatakan tindakan penyitaan, penggeledahan, pencegahan, serta status tersangka yang dipersoalkan dalam permohonan tersebut sah menurut pertimbangan hakim.

Kini, setelah pelimpahan tahap II, titik berat perkara bergerak ke pengadilan.

Yang Ditunggu Publik Bukan Hanya Dakwaan

Ada sejumlah hal yang kemungkinan menjadi perhatian publik ketika perkara mulai disidangkan.

Pertama, konstruksi tindak pidana asal yang akan dituangkan secara rinci dalam dakwaan. Kedua, hubungan antara tindak pidana asal dengan aset-aset yang telah disita.  Ketiga, peran masing-masing tersangka dan hubungan antar pihak dalam konstruksi perkara.

Keempat, asal-usul dan pergerakan dana, termasuk apabila terdapat transaksi melalui perusahaan atau pihak lain.  Kelima, status akhir aset yang telah diamankan—apakah nantinya dapat dirampas untuk negara atau harus dikembalikan kepada pihak yang secara hukum berhak.

Semua pertanyaan tersebut pada akhirnya harus diuji melalui alat bukti dan proses persidangan.

Penyegelan SCBD dan Ujian Transparansi Penegakan Hukum

Dengan demikian, penyegelan sejumlah kantor di SCBD sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai berita mengenai sebuah lokasi yang diberi garis penyidik.

Lebih jauh, tindakan tersebut menunjukkan bahwa perkara Febrie Adriansyah telah memasuki fase yang semakin berorientasi pada pemetaan aset, hubungan antarentitas, dan pembuktian aliran kekayaan.

Namun, penyegelan bukan putusan bersalah. Begitu pula penyitaan aset bukan dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh aset tersebut merupakan hasil tindak pidana.  Semua itu masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Justru karena perkara ini menyangkut mantan pejabat tinggi penegak hukum dan berkaitan dengan penanganan perkara besar seperti ASABRI dan Jiwasraya, transparansi mengenai konstruksi perkara, alat bukti, serta hubungan antara aset dan tindak pidana menjadi sangat penting.

Dari SCBD, pertanyaan akhirnya bukan sekadar kantor siapa yang disegel. Pertanyaan yang lebih besar adalah: apakah seluruh jejak aset dan aliran uang yang sedang ditelusuri Kejagung mampu dirangkai menjadi pembuktian hukum yang utuh di ruang sidang?

Jawabannya akan ditentukan bukan oleh penyegelan, pemberitaan, maupun persepsi publik, melainkan oleh proses pembuktian di pengadilan.

jakartaglobalinsight – Mishella Widyani